Jauh sebelum masa kemerdekaan, Indonesia sudah dikenal dunia sebagai Bangsa yang memiliki Peradaban maritim. Bahkan, bangsa ini pernah mengalami masa keemasan pada awal abad ke-9 Masehi. Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Dengan alat navigasi seadanya, mereka telah mampu berlayar ke utara, lalu ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Memasuki masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, Nusantara adalah negara besar yang disegani di kawasan Asia, maupun di seluruh dunia. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya (683-1030 M) telah mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan lautnya. Kejayaan maritim Nusantara berlanjut dengan munculnya kerajaan-kerajaan maritim sebagai efek dari perkembangan jaringan pelayaran dan perdagangan.
Jatuhnya Malaka di tangan Portugis 1511 mengakibatkan terjadinya perubahan jalur pelayaran dan perdagangan sekaligus mendorong munculnya kota-kota bandar baru di Indonesia bagian timur. Makassar kemudian menjelama sebagai kerajaan maritim yang kuat. Tidak hanya itu, Ketangguhan maritim kita juga ditunjukkan oleh Kerajaan Makassar. Dengan kekuatan armada laut yang tidak ada tandingannya, pada tahun menguasai jaringan pelayaran dan perdangan.
Kilasan sejarah itu tentunya memberi gambaran, betapa banyak kerajaan di Nusantara dulu mampu menyatukan wilayah nusantara dan disegani bangsa lain karena, paradigma masyarakatnya yang mampu menciptakan visi Maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya, ekonomi, politik dan sosial dan pertahanan.
Deklarasi juanda 1957 dan UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim sangat besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. Selain itu, terdapat 17.840 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman sumberdaya alam laut yang potensial, baik hayati dan non-hayati.
Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah yang luar biasa. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70 persen angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita. Wilayah laut yang demikian luas dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah, tentunya memberikan nilai yang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis.
Sayangnya, paradigma masyarakat Indonesia tentang laut cenderung berbeda dengan realitas, laut diidentikkan sebagai kolam pembuangan, seperti adanya kasus-kasus pembuangan limbah-limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian ke laut seakan bahwa laut itu tempat sampah. Kondisi ini perlu menjadi sorotan yang tajam baik oleh pemerintah maupun praktisi di bidang maritim. Sangat ironis, mengingat sekitar 75 persen wilayah negara ini terdiri dari lautan dengan ribuan pulau yang terbentang dari sampai Sabang dan dari Rote hingga Rote Talaud hingga Sangir yang memiliki begitu banyak potensi yang perlu dikelola untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.
Arah kebijakan pembangunan sejak Indonesia merdeka kurang tepat karena lebih condong ke pembangunan berbasis continental, sektor maritim menjadi sektor pinggiran (pheripheral sector). Bidang maritim yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, transportasi laut, bangunan dan jasa maritim, seakan terpecah tidak ada induk yang jelas, dan kearah mana sektor-sektor ini diarahkan. Padahal beberapa negara kepulauan yang relatif kecil dibanding Indonesia, tahu benar potensi maritim mereka sehingga dengan bangga menjadi negara yang maju karena memanfaatakan potensi maritim dengan baik dan bertanggung jawab.
Potensi maritim Indonesia Timur begitu besar karena luasan serta posisi geografis yang sangat strategis. Hal ini sangat terkait dengan sektor ekonomi yang merupakan barometer kemajuan suatu bangsa. Untuk itu sudah selayaknya jika pemerintah mulai mengalihkan arah kebijakan ke pembangunan yang berbasis maritim. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan mencotoh model-model pembangunan di negara-negara continental seperti Amerika Serikat, Cina, Australia dan lain sebagainya. Hal ini sebaiknya menjadi prioritas utama yang menjadi pemikiran pemerintah jika ingin mengalihkan arah kebijakan pembangunan ke sektor maritim. Salah satu contoh buruk adalah, beberapa media memakai icon yang berbau laut, namun substansi acara yang disajikan tidak menyinggung tentang laut, kalaupun ada hanya sebatas acara tambahan. Namun media tidak bisa disalahkan karena kebijakan pemerintah tidak mengarahkan mereka kearah yang benar.
Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional serta senantiasa diarahkan pada kepentingan asasi bangsa Indonesia di laut. Beberapa fungsi laut yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan berbasis maritim adalah; laut sebagai media pemersatu bangsa, media transportasi, media sumberdaya, media pertahanan dan keamanan sebagai negara kepulauan serta media untuk membangun pengaruh ke seluruh dunia. Oleh karena itu menggali nilai-nila budaya kemaritiman adalah suatu aspek yang sangat penting untuk merekonstruksi dan meletakkan paradigma pembangunan kelautan yang tepat.
Pelaksanaan kegiatan seminar sejarah dan budaya Sulawesi Selatan tahun 2011 mengambil tema “ Melalui Seminar Sejarah dan Budaya , kita menggali nilai-nilai Budaya Kemaritiman”. Maksud dari Seminar ini adalah mengupas dan mengulas nilai-nilai budaya maritim di Sulawesi Selatan karena kebijakan pemerintah lebih berorientasi kepada pembangunan yang berbasis darat (continental based) tanpa memperhitungkan potensi maritim bangsa ini yang justru memiliki nilai ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan yang lebih strategis. Dengan menggali nilai-nilai budaya kemaritiman diharapkan dapat menemukan kembali aspek kemariman dalam rangka pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik pertahanan.
Adapun tujuan dari Seminar ini adalah menghasilkan suatu rumusan dan konsep pembangunan berbasis maritime dalam perspektif sejarah budaya Ekonomi, politik dan Pertahanan menuju pembangunan Sulawesi Selatan yang terarah.
Dalam pelaksanaan seminar sejarah dan budaya ini akan menhadirkan lima orang pemakalah yang terdiri dari tiga orang pakar sejarah dan dua orang dari pakar budaya , yaitu : Prof. Dr. A. Rasyid Asba, Dr. Anwar Thosibo., Dr. Munsi Lampe, M.A, Drs. Syamsul Bahri, dan Sahajuddin,SS.Msi . Peserta yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah sebanyak 100 peserta yang terdiri dari akademisi yaitu dosen-dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas, guru-guru sejarah dari berbagai SMA yang ada di Makassar dan Sekitarnya. Instansi-instansi terkait seperti Diknas Pendidikkan, Litbank Provinsi ,Infokom,Litbank Agama, Budpar, BP3, Balar,Musium, Arsip nasional, Arsip Kota, Balai Bahasa dan BPSNT sendiri.Tidak terlupakan pula para budayawan sejarawan, peminat dan pemerhati sejarah dan budaya yang ada di Sulawesi Selatan.